Jampersal Alami Defisit, Kabid SDK Dinkes Kabupaten Titip Pesan ke Ibu Hamil

0

Cirebon, Iw-news.com- Setelah terbitnya surat edaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon perihal pemberhentian pelayanan program Jaminan Persalinan (Jampersal) tahun 2020.

Surat itu dikeluarkan pada (25/8) kemarin dengan nomor 410/2780/SDK, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) setempat.

Oleh karena itu, Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinkes setempat, dr Sudiyono menitipkan pesannya kepada ibu hamil yang belum terdaftar kedalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan agar mendaftarkan diri ke Puskesos maupun Dinas Sosial (Dinsos) setempat. Hal ini dilakukan agar ibu hamil mendapatkan pelayanan persalinan gratis.

“Yang hamil gak punya BPJS memang gak mampu, masukin ke Puskesos didata didaftarkan ke Dinsos,” kata dr Sudiyono saat dihubungi awak media ini melalui telepon selulernya pada Selasa, 1 September 2020 siang.

Menurut dr Sudiyono, setelah itu nama ibu hamil yang sudah terdata ke Puskesos lalu didaftarkan ke Dinsos setempat, maka ia berjanji akan memasukkan dan mengaktifkan data nama tersebut kedalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan pada Oktober 2020 kedepan.

“Berarti yang ibu hamil yang gak punya BPJS, memang gak mampu masukin ke Puskesos terus Dinsos. Udah, kita ajukan Oktober kita aktifkan,” ujarnya.

Kabid SDK Dinkes Kabupaten Cirebon, dr Sudiyono. (Dokumentasi Inderawaspada.com)
Kabid SDK Dinkes Kabupaten Cirebon, dr Sudiyono. (Dokumentasi Inderawaspada.com)

Sementara itu, seperti dikutip dari isi surat edaran Dinkes Kabupaten Cirebon tertulis sehubungan dengan semakin meningkatnya masyarakat Kabupaten Cirebon yang memanfaatkan program Jaminan Persalinan (Jampersal) dengan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) melalui Puskesos.

Maka kondisi ini terdampak terhadap semakin meningkatnya jumlah anggaran untuk membayar biaya pelayanan kesehatan di tingkat Rumah Sakit dan Puskesmas DTP.

Dari anggaran yang tersedia dari dana alokasi khusus (DAK) untuk kegiatan program Jampersal di tahun 2020 ini sebesar Rp 5.312.922.000, sedangkan hasil rekapitulasi per akhir bulan Agustus 2020 sisa dana Rp 1.058.866.732.

Mengingat masih banyaknya tagihan klaim Rumah Sakit dan Puskesmas DTP yang belum pengajuan klaimnya, maka dengan kondisi seperti ini dinyatakan anggaran untuk program Jaminan Persalinan (Jampersal) sudah defisit.

Masih dikutip dari surat edaran tersebut, angka defisit ini masih dimungkinkan akan bertambah mengingat klaim biaya pelayanan dari Rumah Sakit dan Puskesmas DTP belum kami terima karena masih dilakukan verifikasi oleh masing-masing Rumah Sakit dan Puskesmas DTP terkait hal tersebut. Kami menginformasikan bahwa pelayanan Jampersal tahun 2020 diberhentikan sampai akhir bulan Desember 2020.

Demikian isi surat edaran Dinkes setempat perihal pemberhentian pelayanan program Jampersal.

Hingga berita ini diturunkan Kadinkes Kabupaten Cirebon belum memberikan keterangan resminya kepada awak media ini perihal isi surat edaran tersebut.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: