Tolak Alih Fungsi Lahan, Ratusan Massa Gelar Unjuk Rasa di Depan Kantor Bupati Cirebon

0

Cirebon, inderawaspada.com- Ratusan massa tergabung dalam aliansi masyarakat yang terdiri dari DPP Amanah Perjuangan Rakyat (Ampar) bersama DPC Projo Kabupaten Cirebon dan DPC Serikat Petani Indonesia setempat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Cirebon, Kamis (15/10/2020) siang. 

Saat orasi berlangsung, mereka menyampaikan beberapa hal terkait penolakan alih fungsi lahan yang dinilai meresahkan para petani serta akan mengganggu terhadap program kedaulatan pangan.

Pada poin pertama, mereka menuntut segera agar Bupati Cirebon menindak dengan tegas oknum pengusaha nakal yang bermain dalam permasalahan pengkavlingan lahan pertanian produktif untuk permukiman atau perumahan. 

Kedua, membuat segera regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pembangunan Lingkungan Siap Bangun (TCPLSB) yang didalamnya termuat terkait pelarangan pengkavlingan lahan pertanian produktif untuk perumahan atau permukiman. 

Ketiga yakni, Bupati dan DPRD Kabupaten Cirebon agar segera membuat Peraturan Daerah  (Perda) tentang Renana Detail Tata Ruang (RDTR) serta membuat Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB) guna menjamin perlindungan lahan pertanian produktif serta demi suksesnya program kedaulatan pangan. 

Di poin keempat, menutup lokasi pengkavlingan untuk perumahan atau permukiman serta mengembalikan peruntukan lahan tersebut untuk pertanian. 

Terakhir di poin kelima, apabila tuntutan mereka tersebut tidak dapat dipenuhi, mereka pun meminta Bupati Cirebon untuk mundur dari jabatannya. 

Pantauan inderawaspada.com dilokasi, aksi unjuk rasa pun sempat memanas, sebab Bupati Cirebon sedang tak berada di tempat. Sehingga, unjuk rasa itu diterima oleh Asisten Daerah (Asda) I Bidang Pemerintahan didampingi beberapa SKPD, Dinas Pertanian (Distan), Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), dan Satpol PP setempat untuk beraudiensi.

Ratusan massa yang terdiri dari DPP Ampar, DPC Projo dan DPC Serikat Petani Indonesia saat menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Cirebon, Kamis (15/10/2020) siang.
Ratusan massa yang terdiri dari DPP Ampar, DPC Projo dan DPC Serikat Petani Indonesia saat menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Cirebon, Kamis (15/10/2020) siang.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Ampar Kabupaten Cirebon, Maulana menjelaskan, pihaknya menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak lahan pertanian produktif yang akan alih fungsikan untuk dijadikan tanah pengkavlingan. Fenomena tersebut, kata dia, saat ini tengah marak di Kabupaten Cirebon.

“Minimal kita investigasi itu ada sekitar 50 titik, dan tersebar di setiap Kecamatan,” ungkap Maulana kepada sejumlah wartawan.

Oleh karena itu, ia meminta agar Satpol PP setempat untuk segera melakukan inventarisir atau menutup sementara lahan kavling tersebut.

“Yang paling penting urgent adalah membuat Perbup mengenai pengkavlingan,” tegas Maulana usai menggelar aksi unjuk rasa.

Dia menilai jika lahan pertanian produktif dialih fungsikan, maka akan merugikan khususnya kedaulatan pangan.

“Otomatis kita ini makanya nasi, kalau lahan pertanian produktif dibangun rumah-rumah semua otomatis kita mau makan apa,” tuturnya.

Ditempat yang sama, Bendahara DPC Projo Kabupaten Cirebon, Khaerudinsyah menuturkan beberapa hasil audiensi di kantor Bupati Cirebon. Ia menjelaskan, langkah kedepannya pihaknya sudah melakukan fakta integritas dengan pihak-pihak terkait.

“Intinya sama-sama berkomitmen untuk bersama-sama membangun Kabupaten Cirebon berbicara terkait kedaulatan pangan,” tutur dia.

Menurutnya, membangun tanah pengkavlingan di atas lahan pertanian produktif merupakan hal yang dinilainya ilegal. Sebab, kata dia, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Disini sudah jelas melanggar, sehingga kami juga menuntut agar Satpol PP untuk segera menutup usaha tersebut. Karena dimungkinkan ini ada unsur pidana,” ujar Khaerudinsyah kepada sejumlah wartawan.

“Untuk pengawasan kita akan terus kawal dan advokasi, kita juga pengen minta koordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut,” imbuhnya akhiri pernyataan.

Ditempat terpisah, Kepala Dinas Pertanian (Kadistan) Ali Effendi mengapresiasi kepada aliansi masyarakat yang telah menjaga lahan pertanian produktif.

“Saya kira bagus juga, supaya pertanian-pertanian, tanah-tanah yang subur itu jangan dialih fungsikan,” kata Ali di ruang kerjanya.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Ir H Ali Effendi di ruang kerjannya, Kamis (15/10/2020) pagi.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Ir H Ali Effendi di ruang kerjannya, Kamis (15/10/2020) pagi.

Untuk itu, Ali menyatakan bahwa pihaknya telah konsisten untuk menutup serta mengunci lahan pertanian produktif seluas 40 ribu hektare untuk tak dialih fungsi lahankan.

“Disamping itu, para petani jangan menjual tanah (produktif-red),” tegasnya.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: