Aktual, Berani, Terpercaya

BPD di Kabupaten Cirebon Tolak Potong Gaji Untuk Penanganan Covid-19

Ketua BPD Kanci, Muhamad Maqbul di depan Kantor DPMD Kabupaten Cirebon, Selasa (19/5/2020) siang.

Cirebon, Inderawaspada.com- Puluhan masa Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menggelar pertemuan terbatas dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat di aula kantor dinas tersebut pada Selasa (19/5/2020) siang.

Dalam pertemuan itu, mereka menolak pemangkasan honor bulanan bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) untuk penanganan pandemi corona atau Covid-19. Karena dianggap tak adil, mereka pun akhirnya menginginkan Perbup Nomor 02 Tahun 2020 dapat dikembalikan.

- Advertisement -

“Kalau memang ada kebersamaan untuk penanganan Covid-19 ini minimal sama sama dipotongnya. Tapi ini hanya dibebankan ke BPD, akhirnya teman BPD menyikapi bagaimana dengan proses begini,” ujar Ketua BPD Durajaya, Kecamatan Greged, Opan Suryana usai menghadiri pertemuan tersebut.

Untuk itu, ia meminta agar DPMD Kabupaten Cirebon dapat menganulir atau mencabut surat edaran pada 8 Mei 2020 kemarin.

“Sesuai Perbup Nomor 2 Tahun 2020 honor BPD itu sudah tersirat disana, tapi manakala sekarang ada pandemi corona katanya konon dilibatkan untuk penanganan Covid-19. Disitu anggaran honor BPD terjadi pemangkasan,” katanya kepada sejumlah awak media.

Dia menerangkan, jika mengacu kepada Perbup Nomor 02 Tahun 2020 bahwa jumlah honor yang diterima BPD sebesar Rp 500 ribu rupiah setiap bulannya. Dimana sebelumnya honor yang diterima sebesar Rp 250 ribu.

Baca Juga :
1 of 49

“Kalau dihitung hitung satu tahun cuma berapalah. Sementara siltap perangkat desa perbulan itu 2 juta lebih kalau dihitung satu tahun berapa,” tutur Opan.

Opan mengatakan, bahwa pihaknya mengadakan pertemuan tersebut dengan DPMD setempat merupakan yang ketiga kalinya, namun hingga saat ini tak membuahkan hasil.

“Intinya sampai hari ini belum ada keputusan lagi. Karena disana tetap yang dibebankan itu untuk honor BPD tidak ada yang lain,” ungkap dia.

“Karena rekan rekan BPD se-Kabupaten Cirebon tahu permasalahan ini, pengen tahu kejelasannya dan hari ini penjelasan yang ketiga kali tidak ada solusi lain,” imbuhnya.

Ia menuturkan, saat pertemuan yang kedua kalinya DPMD setempat telah mengambil solusi dengan mengeluarkan surat edaran pada 8 Mei 2020 kemarin. Dalam surat edaran tersebut dimana honor bulanan BPD sudah dipangkas dan terdapat kenaikan sebesar Rp 25 ribu.

“Tetapi 25 ribu kan dasarnya dari surat edaran yang sudah dikurangi. Tetap aja uang 25 ribu tuh ngambilnya dari dana apa yang salah satunya katanya ngambilnya dari BOP. Sama dong, percuma kalau gitu mah,” ucapnya.

“Jadi tidak ada perubahan gitu, kami dari BPD menginginkan sekarang itu dari pihak DPMD katanya mau koordinasi, konsultasi dengan pak Bupati,” lanjutnya.

Karena pertemuan itu merupakan yang ketiga kalinya, pihaknya juga mendesak agar DPMD setempat dapat mengambil langkah keputusan terbaik dengan mencabut surat edaran tersebut sebelum mengambil kebijakan pemangkasan honor bulanan.

“Masa kalau memang bicarnya aturan, kita kembalikan lagi keaturan. Mangga untuk penanganan Covid-19. Kami menginginkan jangan sampai sebelum terjadi pemotongan seperti itu, balikan lagi mencabut, menganulir surat edaran itu kepenganya gitu,” tegasnya.

“Kalau terjadi pemangkasan paling (honor) Rp 175 ribu per bulan. Kembalikan lagi ke Perbup Nomor 02 tahun 2020 disana honor BPD itu 500 ribu per bulan,” imbuhnya.

Hal senada juga diutarakan oleh Ketua BPD Kanci, Kecamatan Astanajapura, Muhamad Maqbul. Ia menilai, terkait rencana DPMD setempat dalam mengambil kebijakan pemangkasan honor bulanan dianggap tak adil.

“Kalau mau dipotong, seluruhnya di potong sampai RT, RW. Kenapa BPD aja yang dipotong, ada skenario apa disini,” pungkasnya.

Ia berharap agar DPMD setempat membatalkan rencana pemangkasan honor bulanan BPD.

“Harapan saya tetap jangan sampai ada pemotongan,” kata Maqbul usai menghadiri pertemuan tersebut.

Ditempat yang sama, Ketua BPD Sarabau, Kecamatan Plered, Hardija Hendrayanto, SPd, MM meminta agar penerimaan honor bulanan sesuai dengan Perbup Nomor 02 Tahun 2020.

Awalnya, Hardija merasa bersyukur dengan dikeluarkan Perbup tersebut karena terdapat kenaikan honor sebesar Rp 500 ribu setiap bulannya.

Namun ia merasa terkejut dengan rencana pemangkasan honor bulanan untuk penanganan Covid-19 karena dianggapnya tak adil.

“Artinya tidak mau dipangkas. Alhamdulillah bersyukur sudah ada kenaikan, malah dikurangi. Sebenarnya kalau dikurangi semua dikurangi rata, jangan intimidasi ke hanya BPD,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Cirebon, Imam Ustadi berujar bahwa pertemuan tersebut belum usai.

“Ini masih belum selesai, salah satunya BPD supaya ada peningkatan honorium bulanan. udah gitu aja,” jawab singkat Imam kepada sejumlah awak media.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Maaf, !!