Tak Punya Jaminan Kesehatan, Ibu Hamil Bisa Melahirkan Gratis, Ini Syaratnya

0

Cirebon, inderawaspada.com- Program layanan jaminan persalinan (Jampersal) tahun anggaran 2021 saat ini sudah digulirkan. Dimana Jampersal merupakan program bantuan biaya persalinan gratis bagi ibu hamil serta pelayanan kesehatan bayi baru lahir. 

 

 

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon, dr Sudiyono melalui Kepala Seksi Jaminan Kesehatan, Dani Priyana pada Kamis (1/7/2021).

 

 

Ia menjelaskan, bahwa program tersebut baru digulirkan setelah turunnya petunjuk teknis (Juknis) Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021.

 

 

“Untuk Jampersal ini sekiranya kami mengharapkan dipergunakan awal tahun anggaran 2021. Cuma kita terkendala oleh belum turunnya petunjuk teknis (Juknis). Dan Petunjuk teknis ini turun itu kami menerima pada akhir bulan April 2021,” katanya.

 

 

Menurutnya, Jampersal termasuk kedalam dana alokasi khusus (DAK) non fisik pada bidang kesehatan.

 

 

 

“Kita menunggu dari Kemenkes untuk Juknisnya ini, karena kita tidak bisa menggunakan satu anggaran kalau tidak ada petunjuk teknisnya, khawatir kami salah langkah,” kata Dani.

 

 

 

Kemudian, lanjut dia, pada akhir bulan Mei 2021 pihaknya telah merancang memorandum of understanding (MoU) dengan rumah sakit daerah maupun swasta yang ada di Kabupaten Cirebon.

 

 

 

Dani pun menuturkan, sampai saat ini baru ada 6 rumah sakit yang telah mendatangani kerjasama MoU tersebut. Ia menyebutkan, keenam rumah sakit itu adalah RSUD Arjawinangun, Waled, rumah sakit Permata, Pertamina, Mitra Plumbon, dan Sumber Waras.

 

 

 

“Kami sih sudah mengirimkan semua, untuk beberapa rumah sakit yang belum mungkin mereka masih menelaah isi perjanjian kerjasamanya. Kami berharap semua rumah sakit yang ada di Kabupaten Cirebon untuk bisa melayani layanan Jampersal,” terangnya.

READ  Cirebon Power Bagikan Ribuan Bingkisan Untuk Warga

 

 

 

Kendati demikian, Dani menjelaskan sasaran dari program Jampersal adalah untuk masyarakat yang memiliki kriteria miskin dan tidak memiliki jaminan kesehatan.

 

 

 

“Kalau misalnya ada warga yang membutuhkan Jampersal namun sudah memiliki jaminan kesehatan, itu tidak boleh karena sudah ada jaminan kesehatan,” jelas Dani.

 

 

 

Dani menyebutkan, langka untuk mengurus Jampersal adalah foto copy KTP-el suami-istri, kartu keluarga (KK), buku nikah, surat pengantar dari Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) desa setempat kemudian membawa surat pengantar dari Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Dinas Sosial (Dinsos), lalu ke Dinkes dengan membawa surat keterangan rawat inap dari rumah sakit.

 

 

 

“Ini surat keterangan dirawat itu kadang ketinggalan. Fungsi surat keterangan itu adalah bahwa benar pasien atau ibu hamil dirawat di rumah sakit ini dengan menggunakan Jampersal,” terangnya.

 

 

 

Oleh karena itu, pihaknya menghimbau kepada masyarakat bahwa program Jampersal ini bersifat gratis bagi ibu hamil di Kabupaten Cirebon.

 

 

 

“Untuk mengenai biaya kepengurusan Jampersal di Dinkes, kita tidak ada biaya sama sekali alias gratis,” ucapnya.

 

Ditempat terpisah, Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Kabupaten Cirebon, H Eman Sulaeman mengatakan, bahwa pihaknya siap memberikan kemudahan pelayanan surat pengantar SLRT bagi masyarakat yang tengah membutuhkan program Jampersal.

 

 

“Bagi yang bermasalah dengan kartu BPJS KIS untuk keperluan melahirkan, mangga bisa menggunakan program Jampersal,” katanya.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: