Ketua FKKC Kabupaten Cirebon Beri Tanggapan Dinsos Terkait Bagi Warga Tak Mampu Harus Dijamin Kesehatannya 

0
Cirebon, inderawaspada.com- Kuwu Desa Keraton, Kecamatan Suranenggala sekaligus Ketua Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC) Kabupaten Cirebon, Muali menanggapi pernyataan yang telah disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Cirebon melalui Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos). Bahwa dalam hal ini Dinsos setempat mempermudah pelayanan untuk masyarakat yang tengah membutuhkan rekomendasi pengajuan kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBD maupun APBN pada Selasa (16/2/2021) kemarin. 

 

 

 

“Saya mengucapkan banyak terima kasih atas keterbukaan dari Dinsos yang intinya, siap melayani masyarakat Kabupaten Cirebon kaitan dengan program PBI baik yang di cover APBD maupun APBN,” kata Muali di kantor Desa Keraton pada Jumat (19/2/2021) pagi.

 

 

Menurutnya, bahwa informasi tentang Dinsos Kabupaten Cirebon yang berjanji akan mempermudah pelayanan rekomendasi pengajuan kepesertaan BPJS PBI sangatlah bermanfaat sekali untuk masyarakat.

 

 

 

“Karena bagaimana pun juga saya selaku pemerintah paling bawah, banyak sekali masyarakat miskin yang baru memerlukan sekali tentang terkait yang berhubungan dengan hal-hal seperti kesehatan,” terang Muali.

 

 

 

“Karena apapun juga karena hidup itu perlu sehat, dan Dinsos terbuka dalam hal ini itu sangat luar biasa sekali. Sekali lagi, saya secara pribadi sangat mengapresiasi Dinsos atas keterbukaan ini,” imbuhnya.

 

 

 

Untuk itu, Muali akan menyampaikan pernyataan yang sangat baik dari Kadinsos setempat melalui Kabid Linjamsos terkait kemudahan masyarakat dalam mengakses pelayanan rekomendasi pengajuan kepesertaan BPJS PBI kepada seluruh kuwu se-Kabupaten Cirebon.

 

 

 

“Insyaallah nanti saya akan ketok tularkan kepada Kuwu Se-Kabupaten Cirebon kaitan dengan rekomendasi PBI yang ada di Dinsos, itu juga terkait dengan kerjasama dengan BPJS yang ada di Kabupaten Cirebon,” pungkasnya.

 

 

 

Dalam kesempatan ini, ia berharap kedepannya bahwa tidak lagi masyarakat di Kabupaten Cirebon jika dalam kondisi darurat tidak terlayani dengan baik dalam membutuhkan pelayanan rekomendasi tersebut.

 

 

“Itu mudah-mudahan tidak terjadi di Kabupaten Cirebon,” kata Muali akhiri pertanyaannya.

 

 

 

Kabid Linjamsos, H Eman Sulaeman (kiri) bersama Kadinsos Kabupaten Cirebon, Dadang Suhendra (kanan) di kantor Dinsos setempat pada Selasa (16/2/2021) siang.
Kabid Linjamsos, H Eman Sulaeman (kiri) bersama Kadinsos Kabupaten Cirebon, Dadang Suhendra (kanan) di kantor Dinsos setempat pada Selasa (16/2/2021) siang.

 

 

Seperti diberitakan sebelumnya, Kadinsos Kabupaten Cirebon, Dadang Suhendra melalui Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos), H Eman Sulaeman menyatakan bahwa pihaknya akan mempermudah pelayanan rekomendasi pengajuan BPJS PBIdari APBD maupun APBN untuk masyarakat yang tengah membutuhkan pelayanan rekomendasi tersebut.

 

READ  HUT Kemerdekaan RI ke-74, Pemdes Palir Resmikan Gor dan Bagikan Hadiah

 

“Kita merekomendasikan kepada masyarakat yang tidak mampu yang memang memerlukan sekali, baik itu dalam kedaruratan maupun memang punya resiko tinggi,” ujar H Eman Sulaeman didampingi Kadinsos di depan kantor Dinsos Kabupaten Cirebon, Selasa (16/2/2021) siang.

 

 

H Eman menjelaskan bahwa pihaknya membuat rekomendasi pengajuan BPJS PBI APBD berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Untuk langkah utamanya adalah, masyarakat terlebih dahulu datang langsung ke Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), lalu direkom oleh Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) atau Dinsos kemudian ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon.

 

 

“Kita akan meneruskan rekom itu kepada Dinkes, agar yang bersangkutan bisa mendapatkan BPJS PBI bantuan APBD. Kemudian dari Dinkes juga masuk ke BPJS, nanti eksekusi terkahir ada di BPJS,” terangnya.

 

 

 

Menurut dia, jika terdapat masyarakat pra sejahtera yang tidak masuk kedalam DTKS, maka pihaknya tetap mengakomodir pelayanan rekomendasi tersebut.

 

 

 

“Makanya kami sangat memerlukan juga dari Puskesos dan kuwu, bahwa betul orang-orang itu yang tadinya mampu sekarang tidak mampu. Jadi ada data- data pendukung,” katanya.

 

 

 

“Misalnya di pecat dari perusahaan, sehingga tidak bisa membayar BPJS mandiri. Jadi bukti-buktinya ada. Kemudian juga misalnya miskinya akibat kebakaran sehingga dia merasa tidak mampu, insyaallah kita bantu,” tambah dia.

 

 

 

Ia memastikan bahwa pelayanan rekomendasi tersebut bisa cepat selama 1×24 jam hingga 3×24 jam. Dalam hal ini, jika terdapat pelayanan yang bersifat darurat.

 

 

 

 

“Artinya limit pengurusan di Rumah Sakit (RS) masih bisa terjangkau, jadi selama ini proses itu berjalan dengan baik. Yang jelas ada rekomendasi dari Puskesos seperti keterangan miskin. Sekarang ini SKTM gak ada, tetapi bentuknya rekomendasi dari Puskesos diantara lain kuwu, bahwa itu betul-betul memerlukan. Kita akan merekomendasikan itu harus masuk, harus di klaim dari APBD nanti dimasukkan dulu ke data DTKS,” ujar H Eman.

 

 

 

 

 

Jika dalam keadaan darurat, ujar dia, masyarakat dapat menghubunginya secara langsung via telepon seluler maupun pesan Whatsapp pribadinya.

 

 

 

 

 

 

“Bisa menghubungi bidang kami, akan dilayani untuk rekom lebih cepat. Terutama yang darurat-darurat, yang sudah berada di RS, tidak punya kartu BPJS, kartunya BPJS Off,” ucap H Eman.

 

READ  Warga Duafa Kapetakan Sdri. KAMI, 90 Tahun, Mendapatkan Kunjungan Kapolres Cirebon Kota

 

 

 

“Misalnya, kemudian dia memang membutuhkan sekali itu bisa langsung japri ke saya dengan foto copy Kartu Keluarga (KK), KTP-el, kartu BPJS atau ada surat keterangan dari Puskesos, itu bisa kita langsung tindaklanjuti,” imbuhnya.

 

 

 

 

Oleh karena itu, bahwa hal tersebut merupakan komitmen Dinsos setempat bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Cirebon untuk menjamin kesejahteraan bagi orang-orang yang tidak mampu.

 

 

 

 

 

“Saya menginginkan bahwa semua warga Kabupaten Cirebon khususnya bagi yang tidak mampu itu, harus dijamin kesehatannya atau dalam arti pembiayaannya, baik dari APBD maupun APBN. Jadi jangan sampai ada masyarakat Kabupaten Cirebon yang memang kesusahan, dalam mengurus biaya perawatannya,” tegasnya.

 

 

 

Mendengar pernyataan itu, Koordinator Puskesos Desa Weru Lor, Kecamatan Weru, Rudi merasa sangat bersyukur sekali.

 

 

 

“Alhamdulillah, karena itu bisa membantu warga kami yang benar-benar membutuhkan, dan bisa membantu perjalanan Puskesos dalam membantu masyarakat yang lebih membutuhkan,” ujar Rudi sambil tersenyum.

 

 

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinkes Kabupaten Cirebon, dr Sudiyono pernah mengatakan sebelum Jaminan Persalinan (Jampersal) digulirkan pada Maret 2021 mendatang, maka di bulan Januari hingga Februari ini pihaknya mengalihkan pasien ibu hamil untuk masuk kedalam kepesertaan PBI BPJS yang bersumber dari APBD.

 

 

 

 

“Dengan syarat, harus ada rekom dari Dinas Sosial (Dinsos). Kalau PBI BPJS buat orang yang tidak mampu yang tidak mempunyai kartu BPJS,” ujar dr Sudiyono pada Kamis, (11/2/2021) siang.

 

 

 

Ia menerangkan langkah awal untuk pengajuan kepesertaan PBI BPJS, bahwa masyarakat terlebih dahulu datang ke Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), kemudian ke Dinsos terakhir ke Dinkes setempat.

 

 

“Disertakan surat keterangan dari Rumah Sakit (RS) seperti surat Resiko Tinggi (Resti) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Kira-kira penanganan kelahirannya, harus di rumah sakit,” terangnya.

 

 

 

 

Seperti diketahui, ada beberapa poin penting yang telah disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Cirebon, Dadang Suhendra melalui Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) H Eman Sulaeman terkait kemudahan masyarakat dalam mengakses pelayanan rekomendasi pengajuan kepesertaan BPJS PBI dari APBD maupun APBN.

 

READ  Dua Desa Wilayah Kec Tengahtani Kab Cirebon Mulai Kesulitan Air Bersih

 

 

Berikut poin-poin penting yang disampaikan oleh Kadisnsos Kabupaten Cirebon melalui Kabid Linjamsos :

 

 

– Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Cirebon bersama Dinsos berkomitmen untuk menjamin kesejahteraan sosial bagi orang-orang yang tidak mampu.

 

 

– Dinsos Kabupaten Cirebon akan mempermudah pelayanan untuk masyarakat yang membutuhkan rekomendasi pengajuan kepesertaan BPJS PBI dari APBD maupun APBN melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).
– Dinsos Kabupaten Cirebon akan membuat rekomendasi pengajuan kepesertaan BPJS PBI APBD berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

 

– Bagi warga yang tergolong pra sejahtera namun tidak masuk kedalam Non DTKS, bahwa Dinsos Kabupaten Cirebon tetap akan mengakomodir pelayanan rekomendasi tersebut. Namun, Dinsos Kabupaten Cirebon memerlukan rekomendasi dari Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) maupun kuwu.
– Bagi warga yang tidak mampu harus dijamin kesehatannya melalui pembiayaan yang bersumber dari APBD maupun APBN.
– Tidak ada lagi masyarakat Kabupaten Cirebon yang tidak mampu namun kesusahan dalam hal mengurus pembiayaan perawatan rumah sakit (RS).
– Jika dalam keadaan kondisi darurat, maka Dinsos Kabupaten akan mempercepat pelayanan rekomendasi tersebut selama 1×24 jam maksimal 3×24 jam.
– Jika dalam kondisi darurat, masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan rekomendasi tersebut, maka masyarakat dapat menghubungi langsung Dinsos Kabupaten. Cirebon.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: