Dinsos Kabupaten Cirebon: Bagi Warga Tak Mampu Harus Dijamin Kesehatannya 

0
Cirebon, inderawaspada.com- Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Cirebon, Dadang Suhendra melalui Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos), H Eman Sulaeman menyatakan bahwa pihaknya akan mempermudah pelayanan rekomendasi pengajuan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBD maupun APBN untuk masyarakat yang tengah membutuhkan pelayanan rekomendasi tersebut. 

 

 

 

“Kita merekomendasikan kepada masyarakat yang tidak mampu yang memang memerlukan sekali, baik itu dalam kedaruratan maupun memang punya resiko tinggi,” ujar H Eman Sulaeman didampingi Kadinsos di depan kantor Dinsos Kabupaten Cirebon, Selasa (16/2/2021) siang.

 

 

 

H Eman menjelaskan bahwa pihaknya membuat rekomendasi pengajuan BPJS PBI APBD berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Untuk langkah utamanya adalah, masyarakat terlebih dahulu datang langsung ke Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), lalu direkom oleh Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) atau Dinsos kemudian ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon.

 

 

 

“Kita akan meneruskan rekom itu kepada Dinkes, agar yang bersangkutan bisa mendapatkan BPJS PBI bantuan APBD. Kemudian dari Dinkes juga masuk ke BPJS, nanti eksekusi terkahir ada di BPJS,” terangnya.

 

 

Menurut dia, jika terdapat masyarakat pra sejahtera yang tidak masuk kedalam DTKS, maka pihaknya tetap mengakomodir pelayanan rekomendasi tersebut.

 

 

“Makanya kami sangat memerlukan juga dari Puskesos dan kuwu, bahwa betul orang-orang itu yang tadinya mampu sekarang tidak mampu. Jadi ada data- data pendukung,” katanya.

 

 

 

 

 

“Misalnya di pecat dari perusahaan, sehingga tidak bisa membayar BPJS mandiri. Jadi, bukti-buktinya ada. Kemudian juga misalnya miskinya akibat kebakaran, sehingga dia merasa tidak mampu, insyaallah kita bantu,” tambah dia.

 

 

READ  Kab Cirebon Deklarasi Ramah Anak
Ia memastikan bahwa pelayanan rekomendasi tersebut membutuhkan waktu selama 1×24 jam hingga 3×24 jam. Dalam hal ini, jika terdapat pelayanan yang bersifat darurat.

 

 

 

“Artinya limit pengurusan di Rumah Sakit (RS) masih bisa terjangkau, jadi selama ini proses itu berjalan dengan baik. Yang jelas ada rekomendasi dari Puskesos seperti, keterangan miskin. Sekarang ini SKTM gak ada, tetapi bentuknya rekomendasi dari Puskesos diantara lain kuwu, bahwa itu betul-betul memerlukan. Kita akan merekomendasikan itu harus masuk, harus di klaim dari APBD nanti dimasukkan dulu ke data DTKS,” ujar H Eman.

 

 

 

 

Jika dalam keadaan darurat, ujar dia, masyarakat dapat menghubunginya secara langsung via telepon seluler maupun pesan Whatsapp pribadinya.

 

 

 

 

“Bisa menghubungi bidang kami, akan dilayani untuk rekom lebih cepat. Terutama yang darurat-darurat, yang sudah berada di RS, tidak punya kartu BPJS, kartunya BPJS Off,” ucap H Eman.

 

 

 

 

“Misalnya, kemudian dia memang membutuhkan sekali itu bisa langsung japri ke saya dengan foto copy Kartu Keluarga (KK), KTP-el, kartu BPJS atau ada surat keterangan dari Puskesos, itu bisa kita langsung tindaklanjuti,” imbuhnya.

 

 

 

Oleh karena itu, bahwa hal tersebut merupakan komitmen Dinsos setempat bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Cirebon untuk menjamin kesejahteraan bagi orang-orang yang tidak mampu.

 

 

 

 

“Saya menginginkan bahwa semua warga Kabupaten Cirebon khususnya bagi yang tidak mampu itu, harus dijamin kesehatannya atau dalam arti pembiayaannya, baik dari APBD maupun APBN. Jadi jangan sampai ada masyarakat Kabupaten Cirebon yang memang kesusahan, dalam mengurus biaya perawatannya,” tegasnya.

 

READ  Ketua Tim PKN Maluku Barat Daya Dianiaya Oknum Bendahara Desa

 

 

 

Mendengar pernyataan itu, Koordinator Puskesos Desa Weru Lor, Kecamatan Weru, Rudi merasa sangat bersyukur sekali.

 

 

 

“Alhamdulillah, karena itu bisa membantu warga kami yang benar-benar membutuhkan, dan bisa membantu perjalanan Puskesos dalam membantu masyarakat yang lebih membutuhkan,” ujar Rudi sambil tersenyum.

 

 

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinkes Kabupaten Cirebon, dr Sudiyono pernah mengatakan sebelum Jaminan Persalinan (Jampersal) digulirkan pada Maret 2021 mendatang, maka di bulan Januari hingga Februari ini pihaknya mengalihkan pasien ibu hamil untuk masuk kedalam kepesertaan PBI BPJS yang bersumber dari APBD.

 

 

 

“Dengan syarat, harus ada rekom dari Dinas Sosial (Dinsos). Kalau PBI BPJS buat orang yang tidak mampu yang tidak mempunyai kartu BPJS,” ujar dr Sudiyono pada Kamis, (11/2/2021) siang lalu.

 

 

 

Ia menerangkan langkah awal untuk pengajuan kepesertaan PBI BPJS, bahwa masyarakat terlebih dahulu datang ke Puskesos, kemudian ke Dinsos terakhir ke Dinkes setempat.

 

 

 

“Disertakan surat keterangan dari Rumah Sakit (RS) seperti surat Resiko Tinggi (Resti) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Kira-kira penanganan kelahirannya, harus di rumah sakit,” terangnya.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: