Nasiruddin: 1.249 KPM di Kecamatan Weru Terhapus Dari Program BPNT 

0
Cirebon, inderawaspada.com- Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada awal 2021 ini mulai ada pengurangan sebanyak 1.249 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

 

 

Demikian disampaikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Weru, Nasiruddin di sela-sela kesibukannya pada Selasa, 26 Januari 2021.

 

 

Ia menjelaskan jumlah pengurangan tersebut rata-rata diambil dari kuota perluasan dampak pandemi Covid-19. Bahkan, jumlah pengurangan itupun bisa diambil dari kuota reguler. Hal ini diketahuinya setelah ia mengkonfirmasi pihak bank terkait.

 

“Di Kecamatan Weru ini setelah adanya Covid-19 berjumlah 6.823 KPM. Setelah di 2021, ada pengurangan dari 6.823 KPM sekarang menjadi 5.574 KPM. Jadi selisih yang terkurangi atau terhapus itu di Kecamatan Weru ada, 1.249 KPM,” ujar Nasiruddin.

 

 

Menurutnya, dari jumlah 1.249 KPM yang terhapus dari program BPNT telah tersebar di 9 Desa wilayah Kecamatan Weru.

 

“Variatif angkanya, ada 200 KPM perdesa, ada yang 185 KPM, ada yang sampai 400 KPM, rata-rata di kisaran 300 KPM,” terangnya.
Dia mengungkapkan yang menjadi penyebab jumlah pengurangan tersebut adalah tidak padan DTKS, ganda ID, ART DTKS tidak terpilih, ganda 1 D Keluarga DTKS tidak terpilih, ganda identik cek Pusdatin tidak terpilih.
Selain itu, lanjut Nasiruddin, ganda keluarga Pusdatin tidak terpilih, ganda NIK, Nama, Kecamatan, Kelurahan, DTKS, non aktif DTKS, non aktif Dukcapil, KKS tidak terdistribusi, NIK tidak Valid DTKS, tidak transaksi flat, permintaan daerah, dan hapus cek HIMBARA.

 

“Kalau yang reguler katanya ada, kita konfirmasi ke bank BNI itu ada data ganda, NIK tidak Valid atau bermasalah,” katanya.
Oleh karena itu, Nasiruddin mengaku mendapatkan beragam macam keluhan maupun komplain dari beberapa nama KPM yang telah terhapus dari program BPNT.
“Yang katanya (KPM) merasa tidak mampu terus hilang, kami mencoba menjembatani. Menjembataninya itu dengan mengarahkan satu, menjelaskan dulu hilangnya nama KPM itu karena sistem pusat yang mengurangi kuota aturan Covid-19,” tutur dia.
“Kedua memberikan edukasi, jika nama tersebut muncul di SP2D tahun 2021 terus saldonya nol atau bermasalah dengan kartunya, kita arahkan pelayanan ke pihak bank. Nah karena pihak bank yang berkewenangan untuk mengaktifkan E-Wallet,” imbuh Nasiruddin.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: