Aktual, Berani, Terpercaya

BUMDes Setu Wetan Kacau, H Tabroni: Uang 170 Juta Apakah Sudah Tidak Ada?

Cirebon, Inderawaspada.com- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Setu Wetan, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, saat ini bukanlah dalam kondisi mati suri melainkan sudah tidak ada tanda-tanda kegiatan apapun.

Hal tersebut disampaikan oleh seorang tokoh masyarakat Desa Setu Wetan, H Tabroni pada Sabtu, 25 Juli 2020 malam.

Oleh karena itu, ia mempertanyakan anggaran Dana Desa (DD) sebanyak 170 juta rupiah yang sudah dilokasikan untuk BUMDes tersebut.

“Saya juga tidak tahu apa permasalahannya, karena uangnya segede 170 juta yang telah digelontorkan apakah sudah tidak ada? atau gimana,” tegas H Tabroni.

Menurutnya, bahwa saat ini kepengurusan BUMDes Setu Wetan harus ditinjau ulang. Sebab, hal itulah sangatlah berpengaruh dalam membawa BUMDes Setu Wetan jauh lebih baik.

“Makanya disini tidak hanya sekedar direktur BUMDes yang kurang profesional, artinya ini kepengurusan juga harus ditinjau kembali dari mulai komisaris dewan pengawas dan tentunya yang menjadi poin penting ada pelaksana,” katanya.

Baginya, dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes itu sesuai Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT). Ia menjelaskan, didalam suatu badan itu haruslah terdapat ADRT.

Baca Juga :
1 of 84

“Dimana dalam ADRT itu memaparkan misi dan visi. Terus susunan kepengurusan, tupoksi dari setiap kepengurusan itu kan sudah jelas,” ujar H Tabroni.

Oleh sebab itu, H Tabroni menilai kepengurusan BUMDes Setu Wetan tidak berjalan sesuai tupoksi, karena seperti komisaris itu selayaknya melihat laporan reguler BUMDes disetiap bulannya.

“Didalam satu bulan itu apa yang sudah dikerjakan oleh BumDes, nah apakah ada seperti itu? dan juga pengawas. Saya juga tidak tahu dalam ini dewan pengawas siapa-siapa saja, sebetulnya siapa,” imbuhnya sambil bertanya.

Apakah, tegas H Tabroni, selama ini dewan pengawas telah mengawasi kinerja dari BUMDes Setu Wetan.

“Kalau dari awal itu kepengurusanya bekerja sesuai tupoksinya, saya kira BUMDes akan berjalan sebagaimana mestinya,” ucapnya.

Foto: Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) BUMDes Setu Wetan pada saat Musdes (1/20) lalu. 

Seperti dilansir berita sebelumnya, Ketua Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Setu Wetan, Solihin alias Barkin menilai bahwa BUMDes yang selama ini ia pimpin tengah berada dalam kondisi mati suri.

“Karena modalnya di Silpakan untuk suntikanya. Kalau namanya bentuk usaha tidak begitu terus (lancar), ada jungkir baliknya. Dimana lagi menjutu, dihantam, der harus berhenti,” ujar Barkin kepada awak media Inderawaspada.com di kediamanya pada Jumat, 24 Juli 2020.

Selain itu, Barkin menyebut bahwa anggaran Silpa BUMDes berasal dari Dana Desa (DD) tahun anggaran 2019 sebanyak 150 juta.

“Kalau Silpa cair, (BUMDes) bangkit lagi langsung meledak,” katanya.

Ditanya terkait total anggaran dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) BumDes Setu Wetan tahun 2017, 2018, dan 2019, Barkin lebih memilih enggan berkomentar lebih.

“Nanti saja tunggu tanggal mainnya di Musyawarah Desa (Musdes) ada, itu jawabannya,” ucapnya.

“Nanti di Musdes tahu, apa rugi, apa kekurangannya, benar tidaknya dalam LPJ ada di Musdes. Nah saya pribadi sekarang no coment tentang itu,” imbuhnya.

Menanggapi pernyataan Barkin, seorang warga Desa Setu Wetan yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa BUMDes Setu Wetan bukanlah dalam kondisi mati suri.

“BUMDes itu sejak dari awal kacau, baik dari segi manajemen maupun secara struktural,” tegas dia.

Menurutnya, Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dalam kepengurusan BUMDes asal tunjuk dan tidak memenuhi kriteria persyaratan.

“Yang bisa memenuhi dan bisa mengerti tentang manajemen keuangan atau akuntansi,” ucapnya.

Foto: LPJ BUMDes Setu Wetan Saat Musdes (1/20) lalu. 

Dia mengatakan, berdasarkan data yang ia peroleh bahwa total anggaran BUMDes Setu Wetan sebesar 170 juta rupiah. Dari angka itu terhitung tahun anggaran 2017, 2018, dan sebagian Silpa 2019 dari total anggaran 150 juta.

“Untuk dana BUMDes yang 140 juta plus 30 juta (Silpa tahun anggaran 2019) total 170 juta. Pernah diadakan Musdes (1/20) lalu untuk LPJ anggaran 2017, 2018, dan 2019 antara pemaparan dengan data-data yang diberikan oleh pihak pengurus BumDes itu sangat berbeda jauh,” ucap dia sambil mengingat hal tersebut.

“BUMDes tidak boleh mengelolah keuangan simpan pinjam, tapi untuk jenis usaha untuk masyarakat kecil. Karena BUMDes milik desa bukan milik pribadi,” tambahnya.

Lanjut dia, hasil dari pemaparan Ketua BumDes Setu Wetan terkait LPJ saat Musdes kala itu telah ditolak mentah-mentah.

“Ketika pihak BUMDes untuk merevisi dari awal tahun 2017 itu beliau sebagai Ketua BUMDes meminta waktu dua Minggu sampai satu bulan dan tidak terealisasi sampai detik ini bulan Juli 2020. Itu sudah melampaui batas,” jelasnya sambil meluapkan kekecewaannya.

Ia berharap pihak Inspektorat maupun Aparat Penegak Hukum (APH) setempat dapat menyempatkan waktu untuk turun secara langsung kelapangan.

“Melihat fisik dari apa yang sudah dilaksanakan BUMDes Setu Wetan, barangkali disitu ada penyimpangan pihak inspektorat bisa menindak lanjuti sesuai dengan prosedur hukum,” katanya.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Maaf, !!